Kamis, 22 Agustus 2019 – 03:01 WIB

Hindari Pemekaran Daerah di Hutan Lindung

Selasa, 08 Desember 2009 – 19:06 WIB
Hindari Pemekaran Daerah di Hutan Lindung - JPNN.COM

JAKARTA -- Masalah pemekaran daerah menjadi topik utama yang dibahas di rapat kerja antara Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sodjuangon Situmorang di gedung DPD, Senayan, Jakarta, kemarin (8/12).

 Sodjuangon menjelaskan, pemerintah menghendaki jeda pemekaran alias moratorium. Agar pembentukan daerah otonom baru ke depan lebih matang, pemerintah akan mengevaluasi terlebih dahulu 205 daerah hasil pemekaran sepang 1999-2009.

Evaluasi ditargetkan kelar Maret 2010. Selain itu, Depdagri akan menyusun grand strategy pemekaran yang akan diselesaikan pertengahan 2010. Evaluasi dan penyusunan grand strategy ini nantinya akan menjadi masukan revisi UU No.32 Tahun 2004.

Hal lain yang akan menjadi pertimbangan penting pemekaran daerah di masa depan, lanjut Sodjuangon, akan diperhatikan aspek geografisnya. Yang akan ditekankan, mayoritas cakupan wilayah calon daerah baru jangan terdiri dari hutan lindung.

Alasannya, berdasarkan pengalaman sejumlah daerah baru, mereka sulit melakukan pengembangan wilayah karena sebagian besar terdiri hutan lindung. Dia memberi contoh Kabupaten Pakpak Barat, Sumut, dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan lindung.

"Untuk mencari lahan pengembangan jadinya susah. Akhirnya terpaksa melakukan alih funsgi hutan lindung. Hal yang sama juga di Kabupaten Yahukimo, alih fungsi hutan lindung juga. Saat itu menhutnya masih mau memberikan izin, tapi kan nggak bisa terus-terusan," ujar Sodjuangon. (sam/awa/jpnn)
SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar