Honorer Makin Resah, Pentolan K2 Desak MenPAN-RB Surati Pemda

jpnn.com, JAKARTA - Pentolan K2 mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengirimkan surat kepada pemda.
Ini untuk mencegah terjadinya pemberian hubungan kerja (PHK) massal akibat wacana penghapusan honorer.
Walaupun belum ada regulasinya, tetapi faktanya daerah-daerah mulai menjalankan proses penghapusan honorer.
"Seharusnya ada surat cinta untuk pemda agar teman-teman yang sudah diberhentikan bisa dipekerjakan lagi dan daerah tidak seenaknya memberhentikan honorer," kata Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi (FHK2TA) Indonesia Andi Melyani Kahar kepada JPNN.com, Jumat (17/2).
Menyelesaikan masalah honorer, lanjut Sean, sapaan akrabnya, seharusnya Pemda tidak berpikir pendek dengan mengambil tindakan PHK.
Terlepas dari adanya unsur politik dari perekrutan honorer, tetapi dia yakin banyak yang direkrut karena memang sangat dibutuhkan.
Sean mencontohkan di Sulawesi Tenggara, keberadaan honorer sangat dibutuhkan. Bukan hanya guru, tenaga kesehatan (nakes), dan penyuluh, tetapi juga teknis administrasi.
Dia juga menyambut positif langkah Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Ahmed Zaki Iskandar yang akan memperjuangkan honorer lintas instansi.
Pentolan K2 menegaskan harus ada surat cinta MenPAN-RB untuk Pemda, penghapusan honorer bikin resah
- 124 PPPK Nakes Terima SK PPPK, Wabup Barito Utara Berpesan Begini
- 980 Formasi PPPK Diusulkan ke KemenPAN-RB, Tenaga Kesehatan Paling Banyak
- 5 Berita Terpopuler: Guru Honorer Negeri Menuntut Diangkat Tanpa Tes, tetapi PPPK Setengah Hati
- Masa Kontrak dan Penempatan Bikin PPPK Setengah Hati, Banyak yang Bakal Berhenti
- Guru Honorer Negeri Masa Kerja di Atas 10 Tahun Menuntut Diangkat PPPK Tanpa Tes
- Junimart Buka Pengaduan Online Terkait Pengangkatan Honorer: Silakan Buat Laporannya, Kami akan Perjuangkan