Jangan Batasi Hak Menjadi Kada

”Pertama, menjadi pemimpin politik seperti kepala daerah adalah hak setiap warga. Hak itu tidak diberikan oleh pemerintah. Karena itu pemerintah jangan membatasi hak warga negara jika warga itu sudah terbukti berbahaya bagi warga lain atau sudah pasti tak cakap memerintah (seperti penjahat kriminal atau yang tidak sehat pikirannya, Red),” kata Denny.

Kedua, lanjut Denny, banyak contoh mereka yang selama ini tak berpengalaman dalam pemerintahan bisa menjadi pemimpin yang baik. ”Pengusaha  yang sukses atau seniman yang cerdas awalnya memang bukan politisi. Tapi terbukti mereka bisa berubah menjadi politisi handal. Thaksin di Thailand (pengusaha, Red) atau Ronald Reagan di USA (seniman, Red) adalah contohnya. Mereka bukan saja terpilih sebagai pemimpin melalui pemilu, tapi menjadi pemimpin besar yang tak biasa (politisi kawakan yang membawa ”madzab” tertentu di negaranya masing-masing, Red),” ungkapnya.

Terakhir, menurut Denny, motif baik kita agar kepala daerah tidak dijabat oleh mereka yang tak kompeten dan cacat secara moral bisa diperjuangkan lewat ’tangan swasta’, jangan ’tangan pemerintah’. ”Berikan saja imbauan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan kandidat yang buruk. Didik atau kampanyekan saja kepada pemilih bahwa akan berisiko bagi masyarakat jika kepala daerahnya buruk,” pungkas Denny. (dil)