Pemprov Jatim Raih Opini WTP Kesebelas Kali dari BPK, Gubernur Khofifah Ucapkan Syukur

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim berkomitmen meningkatkan kualitas pelaporan keuangan tahunan dari waktu ke waktu.
Hal ini tak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemprov Jatim.
"Upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan tahunan akan terus dilakukan melalui penguatan secara menyeluruh terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan tahunan," tutur Gubernur Khofifah.
"Penguatan tersebut harus dilakukan baik pada level perangkat daerah, tingkat satuan kerja, maupun secara komprehensif melalui sistem pengendalian intern pemerintah," imbuhnya.
Karena itu, Gubernur Khofifah menekankan kepada seluruh instansi yang mengelola keuangan daerah untuk terus berbenah diri dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.
"Tujuannya, dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat dilaksanakan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," jelas Khofifah.
Sementara itu, Akhsanul Khaq menyatakan selamat atas capaian gemilang Pemprov Jatim.
Dia berpesan prestasi ini patut dijadikan momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah di Jatim.
Pemprov Jatim berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk kesebelas kali dari BPK
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Gerakan Rakyat Gandeng BEM UIN Jakarta dan Unindra Bahas Revisi UU ASN
- IAW Dorong BPK Audit Investigatif Penggabungan Mahram Haji di Jabar, Ini Masalahnya
- Kolaborasi Hexahelix Dinilai Penting untuk Pengembangan Ekraf di Jatim
- Pramono Wajibkan ASN DKI Naik Transportasi Umum Tiap Rabu, Laporan Pakai Swafoto
- 5 Berita Terpopuler: Banyak Honorer Gagal Tes PPPK Tahap 2, RPP Turunan UU ASN Harus Mengakomodasi, Begini Penjelasan BKN