Jokowi Ingin Indonesia Lumbung Pangan, Faktanya?

Jokowi Ingin Indonesia Lumbung Pangan, Faktanya?
Sawah kering. Ilustrasi Foto: Ariesant/JPG

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyoroti kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di bidang ketahanan pangan. Misal soal target menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan internasional.

"Cari di google juga ketemu. Di era kepemimpinan Pak Jokowi bilang jadi lumbung pangan internasional atau swasembada internasional dalam tiga tahun, ini sudah menginjak tahun keempat," ujar Herman pada diskusi yang digelar Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo - Sandi di Jakarta, Selasa (4/12).

Menurut anggota DPR ini, di tahun keempat pemerintahan Jokowi-JK, data luas lahan pangan saja masih belum jelas.

"Sesungguhnya lahan pangan yang ada itu hanya tujuh juta hektare saja. Itu mengoreksi besar produksi pangan di Indonesia. Artinya, surplus pangan tidak mencukupi kebutuhan," ucapnya.

Herman lebih lanjut mengatakan, kondisi yang ada diperparah beda pandangan dua anak buah Jokowi terkait surplus beras di Indonesia.

"Menteri pertanian berargumen peningkatan (produksi) luar biasa, tidak perlu impor. Tapi menteri perdagangan malah terus impor beras. Ini yang membuat karut marut dalam komunikasi pemerintah," ucapnya.

Diskusi mingguan yang digelar Seknas Prabowo-Sandi kali ini mengangkat tema 'Karut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi'.

Selain Herman, narasumber lain yang hadir pengamat politik Hendri Satrio, Direktur Sumber Daya dan Sumber Daya Hukum Satya Zulfanitra dan Pakar Semiotika ITB Acep Iwan Sandi.(gir/jpnn)


Data soal lahan saja kacau, bagaimana bisa mencapai target menjadikan Indonesia lumbung pangan internasional?


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News