Jokowi Mesra dengan Kawan Baru, yang Lama Bisa Kabur Semua
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Kaka Suminta menilai, semua partai politik pendukung pemerintahan saat ini, berpeluang meninggalkan Presiden Joko widodo pada Pilpres 2019 mendatang.
Alasannya, tidak ada ikatan partai-partai tersebut bakal tetap mendampingi Jokowi. Temasuk PDI Perjuangan sekalipun, sebagai partai utama pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Pilpres 2014 lalu.
"Semua partai berpeluang untuk mengusung maupun meninggalkan Jokowi. Sikap politik yang diambil sepertinya akan disesuaikan dengan perhitungan mana yang paling menguntungkan," ujar Kaka kepada JPNN, Sabtu (20/1).
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) kemudian menyebut beberapa partai politik seperti Partai Amanat Nasional (PAN), berpeluang terlebih dahulu meninggalkan Jokowi.
Partai yang didirikan Amien Rais tersebut kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah maupun partai pendukung pemerintah lainnya.
Partai lain yang kemungkinan bisa meninggalkan mantan wali Kota Solo, kata Kaka, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Peluang terbuka jika tidak tercapai kesepakatan politik dan adanya tawaran peluang yang lebih menguntungkan nantinya.
"Menurut saya, Jokowi sebaiknya lebih mengedepankan pendekatan trasidional ke partai-partai yang ada (partai pendukung,red). Itu lebih baik, dibanding kemesraan dengan kawan baru," pungkas Kaka.(gir/jpnn)
Tidak ada jaminan partai-partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014 kembali mengusungnya di Pilpres 2019.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis