Kemendagri tak Larang Dana Otsus Didepositokan

JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menjelaskan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua, perlu diklarifikasi lagi.

"Karena itu masih diindikasi," terang Djohermansyah di kantornya, Selasa (19/4). Karenanya, menurut Djohermansyah, respon dari Pemprov Papua dan Papua Barat harus didengar dulu. Kalau memang ada pelanggaran administrasi, ya harus diselesaikan secara administrasi.

Sedang Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, sesuai PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pemda dapat melakukan investasi jangka pendek, antara lain dengan deposito di bank umum yang sehat. Bunga deposito masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Diperbolehkannya pendepositoan itu juga diatur di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan.