JPNN.com 
Lebih 10.000 Honorer di Sumbar, Mayoritas Guru, Dirumahkan Semua?
Menurut Doli, penghapusan honorer mulai November 2023 pasti berdampak pada kekhawatiran tenaga non-ASN tersebut, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda).
Sebab, pemda selama ini sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer, bahkan ada daerah yang jumlah tenaga honorernya lebih banyak dari PNS.
Dengan kondisi demikian, maka penghapusan honorer sangat berisiko terhadap kinerja pemda.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo sebelumnya menyampaikan bahal menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah mulai 28 November 2023.
Baca Juga: Daerah Ini Ajukan Formasi PPPK 2022 ke KemenPAN-RB, Guru Paling Banyak
Sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya (outsourcing) sesuai kebutuhan untuk bidang tertentu. (ant/fat/jpnn)
Kepala BKD Sumbar Ahmad Zakri mengungkap jumlah tenaga honorer daerah itu lebih 10.000 orang, .8.000 diantaranya guru. Bagaimana nasib mereka?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Mendikdasmen Sebut Janji Presiden Prabowo kepada Guru Sudah Terealisasi, Apa Saja?
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Peringati Hari Pendidikan Nasional, Ribuan Siswa & Guru Menanam Sayuran di Sekolah
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS
- Khusus Honorer Ini Tetap Bekerja Meski Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah
