Lindungi Hak Perokok, Sejumlah Tokoh Gugat UU PDRD

JAKARTA – Merasa hak konstitusionalnya dirugikan, sejumlah tokoh mengajukan mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu (12/6). Mereka mengeluhkan pungutan sesuai aturan tersebut membuat konsumen produk tembakau membayar pajak berlipat.

              

Sejumlah tokoh yang kemarin hadir di gedung MK itu antara lain Hendardi, Mulyana Wirakusumah, Neta S. Pane, Bambang Isti Nugroho, dan Aizzudin. Mereka mengajukan pengujian terhadap beberapa pasal meliputi pasal 1 angka 19, pasal 2 ayat (1) huruf e, pasal 26-31, pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal  94 ayat (1) huruf c, dan pasal 181 dari UU tersebut.

               

Gagasan diajukannya gugatan, kata Hendardi, didasarkan pada ketentuan mengenai pajak produk tembakau terutama rokok yang termuat dalam UU ini menyebabkan konsumen rokok adalah pihak yang paling dirugikan. Sebab sudah ada ketentuan mengenai Cukai Rokok sebagaimana tercantum dalam UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai, negara memungut cukai terhadap produk rokok.

Dalam ketentuan cukai tersebut subjek pertama yang menanggung beban cukai adalah produsen tetapi kemudian beban itu dialihkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. ”Ditambah dengan UU PDRD ini maka konsumen telah memikul beban pajak ganda dari setiap rokok yang dikonsumsi,” ungkapnya.