Majelis Tak Kompak, Terdakwa Bioremediasi Diganjar 5 Tahun
Rabu, 08 Mei 2013 – 00:47 WIB

Ricksy Prematuri. Foto; dokumen JPNN
JAKARTA - Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menganggap Ricksy telah terbukti secara sah melakukan korupsi hingga merugikan negara sebesar USD 3,08 juta. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta majelis menghukum Ricksy dengan penjara selama 12 tahun. Atas putusan ini JPU menyatakan akan melakukan banding. Sedangkan pihak terdakwa menyatakan pikir-pikir.
Pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/5), majelis makim yang diketuai Sudharnawatingsih menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut. "Menjatuhkan hukuman oleh karenanya dengan penjara lima tahun dan denda Rp 200 juta. Apabila tak denda dibayar maka diganti pidana kurungan dua bulan," kata Sudharmawatiningsih saat membacakan putusan.
Baca Juga:
Tak hanya itu, majelis juga memerintahkan Ricksy membayar ganti rugi USD 3,08 juta. Jika pengganti kerugian negara itu tak dibayarkan paling lama sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta Ricksy akan dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti.
Baca Juga:
JAKARTA - Direktur PT Green Planet Indonesia, Ricksy Prematuri yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia
BERITA TERKAIT
- Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja
- Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Inisial L Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan
- Seusai Mengerjakan Soal Tes PPPK Tahap 2, Begini Pengakuan Bu Sri Peserta Tertua
- Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Janggal, KPK Bergerak
- Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Periksa Staf UGM hingga KPU RI
- Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Penyesuaian Kebijakan untuk Menguatkan Lembaga Penyiaran