Media Menang di Persidangan MK

Selanjutnya pasal 98 ayat (3) yang dibatalkan mengatur penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi. Sementara pasal 98 ayat (4) menegaskan, dalam hal  KPI atau Dewan pers tidak menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/ kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

Adapun pasal 99 ayat (1) yang dibatalkan antara lain tentang tahapan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegitan pemberitaan maupun penyiaran serta pencabutan izin penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.

Selanjutnya, pasal 99 ayat (2) menegaskan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

Sebelum mengucapkan putusan, MK mengambil sebuah konklusi bahwa pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dipermasalahkan telah menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. “Dalil-dalil para Pemohon cukup beralasan,” sebut Mahfud.