Mendagri Diusulkan Terlibat Dalam Pengajuan Utang Daerah
Selasa, 02 Agustus 2011 – 05:25 WIB
Menurut dia, jauh lebih penting mengaudit utang yang dilakukan pemerintah pusat. "Kalau Pemda diserang juga, jujur saya protes," katanya.
Harry mengaku sudah pernah meminta kepada Dirjen Pengelolaan Utang untuk membuat matriks apa saja yang boleh dikerjakan dengan dana utang. "Kalau sudah masuk debt trap, itu masalah. Artinya, utang dibuat untuk menutup utang," ingatnya.
Harry menyampaikan utang harus dilihat sebagai bagian dari skenario politik anggaran. Dalam konteks itu, pengambilan keputusan untuk berutang oleh pemerintah daerah sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur/DPRD. Mekanisme persetujuan dari Kementerian Keuangan seharusnya tidak perlu. "Soalnya, ini berarti sentralisasi. Padahal semangatnya desentralisasi," tandasnya. (pri/bay)
JAKARTA - Kalangan Komisi II DPR prihatin dengan maraknya pemerintah daerah yang terjerat utang. Data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nana Sudjana Dorong Bank Jateng Tingkatkan Penyaluran KPR Perumahan Subsidi
- Sederet Fakta Hoaks Isu Uang Hilang di Sosmed, BRI Keluarkan Imbauan Ini
- Perkuat Sinergi Antarinstansi, Bea Cukai Berikan Edukasi Kepabeanan di 2 Wilayah Ini
- Menaker Ida Fauziyah Minta Mitra Industri Aktif Bantu Penempatan Lulusan BBPVP
- Daniel dari Anak Orang Biasa, Jadi Dokter hingga Bangun Startup
- Pemkot Depok Kenalkan Program DEPROK kepada Para Pelaku UMKM