Menjelang Pemilu 2024, Partai X Bersama IAPSC dan YKKR Gelar Acara Doa untuk Indonesia

Dia menilai kepemimpinan nasional ditafsirkan secara tidak etis sebagai kekuasaan individual.

Negara dan seluruh kekayaan di dalamnya yang sejatinya milik seluruh rakyat, menurut Erick Karya, direduksi seolah-olah hanya menjadi milik sekelompok orang.

“Kekuasaan nasional terkesan dikelola secara individual untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” ujar Erick.

Padahal dalam negara republik, lanjut dia, birokrasi didesain mengabdi kepada rakyat dan negara yang diterjemahkan melalui undang-undang.

Hal ini diselewengkan dengan memaknai birokrasi sebagai pegawai pemerintah, seperti halnya ambtenaar di zaman Hindia Belanda, yang melayani kekuasaan.

Sedemikian dalamnya penyelewengan kekuasaan itu, sampai-sampai negarawan sekelas Gus Mus mengubah sebuah sajak berjudul 'Republik Rasa Kerajaan' untuk menandai kesesatan ini.

Di sisi lain, ada arus berlawanan yang ingin menghentikan praktik-praktik, seperti dengan cara mengganti rezim.

Namun, mengganti rezim lama tidak pernah bisa menjamin bahwa rezim baru tidak akan terjebak pada hal yang sama.