Menkumham: Koruptor Dimiskinkan

JAKARTA- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengusulkan ada bentuk hukuman baru bagi para pelaku korupsi. Hukuman tersebut berupa memiskinkan koruptor yang terbukti merugikan negara dan jelas-jelas menikmati hasil kejahatannya. Soal cara dan mekanismenya, menurut politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini bisa dibahas karena UU Pemberantasan Korupsi tengah dibahas di DPR.

"Caranya terserah, tapi secara mekanisme, UU tersebut (UU Tipikor) sedang direvisi di prolegnas (Program Legislasi Nasional 2010). Jadi itu (usulan pemiskinan koruptor) bisa dimasukan," ucap Patrialis, saat ditemui wartawan di kantornya Jumat (9/4).

Hanya saja usulan perubahan bukan dari pemerintah. Pengusul bisa dari pihak lain melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. "Yang bikin dulu pemerintah, masa kita yang ajuin materiil juga. Pemerintah lawan pemerintah dong," tambahnya.

Masih terkait koruptor, lanjut dia, Kementerian Hukum dan HAM akan menempatkan seluruh napi koruptor yang ada di Jakarta di Lapas Cipinang.

"Tunggu aja tanggal 27 April," kata Patrialis, saat ditanya mekanisme pemindahan napi khusus tersebut. Seperti diketahui hanya KPK yang menempatkan napinya di Lapas Cipinang begitu perkaranya berkekuatan hukum tetap (inkracht).