Menteri yang Masuk Panama Papers Harus Jadi Prioritas KPK

jpnn.com - JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mempelajari nama warga Indonesia yang tercantum dalam dokumen "Panama Papers".

Namun, kata dia, karena nama yang tercatum tersebut jumlahnya mencapai ribuan, maka KPK harus membuat skala prioritas yang lebih dahulu diselidiki.

"Dalam menentukan prioritas tersebut KPK sejatinya lebih mengutamakan nama yang menduduki jabatan publik, seperti menteri misalnya," kata Emrus kepada JPNN, Senin (18/4).

Dia mengatakan, selain KPK maka pihak Istana Negara sejatinya juga harus melakukan hal yang sama dengan menginvestigasi siapa saja menteri yang terlibat ilegal dalam pusaran "Panama Paper". "Istana tidak boleh terkesan membiarkan," tegas direktur lembaga EmrusCorner, itu.

Bila pemerintahan Presiden Joko Widodo berniat membersihkan korupsi di Indonesia, harus dimulai dari pimpinan tertinggi. "Sebab, orang bijak mengatakan, 'ikan mulai busuk dari kepala'. Jadi, pimpinan harus lebih dahulu dikejar oleh KPK dan Istana," ujarnya.

Setidaknya ada dua alasan mengapa memprioritaskan penyelidikan terhadap nama menteri yang terlibat tersebut. Pertama, sebagai menteri seharusnya berperan serta aktif menarik investor dari luar masuk sebagaimana program Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran.

Oleh karena itu, bila ada menteri malah menanamkan modalnya di luar negeri, apalagi terlibat praktik-praktk ilegal. Ini sudah merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan Revolusi Mental dan Nawacita Jokowi.

"Menteri semacam ini tidak dapat dipercaya dan berpotensi melakukan tindakan proses pembusukan dari dalam kabinet," ungkapnya.