MIPI Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Teken Nota Kesepahaman Bersama KPU

Namun, realitasnya berbeda. Pasca-Pemilu dan Pilkada menghasilkan pemerintahan yang banyak menghasilkan kritik.
“Ini tentunya diwarnai oleh buruknya tata kelola pemerintahan karena tiadanya kepemimpinan. Padahal Indonesia itu sangat penting, menunjukkan pemimpin dan kepemimpinannya. Lemahnya manajerial tentu diikuti oleh minimnya tanggung jawab politik para pejabat publik yang dihasilkan oleh Pemilu dan Pilkada,” ujar Prof Siti.
Siti Zuhro menegaskan, perlu adanya perbaikan-perbaikan nyata agar sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan Pemilu maupun Pilkada berkorelasi positif terhadap kualitas pemerintahan.
Perbaikan-perbaikan terhadap distorsi sangat diperlukan dan mendesak untuk mengurangi komplikasi politik ke depan. (sam/jpnn)
Mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menandatangani nota kesepahaman bersama KPU.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
- Febri Sebut Tak Ada Saksi yang Bilang Uang Suap Berasal dari Hasto
- Kantor KPU Buru Sengaja Dibakar, Motif Pelaku Tak Disangka
- 7 Gugatan Hasil PSU Pilkada Sudah Masuk ke MK, Ini Daftarnya
- Rahmat Saleh Dorong KPU Jamin Pilkada Puncak Jaya tak Lagi Membawa Maut
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP