MIPI Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Teken Nota Kesepahaman Bersama KPU
Namun, realitasnya berbeda. Pasca-Pemilu dan Pilkada menghasilkan pemerintahan yang banyak menghasilkan kritik.
“Ini tentunya diwarnai oleh buruknya tata kelola pemerintahan karena tiadanya kepemimpinan. Padahal Indonesia itu sangat penting, menunjukkan pemimpin dan kepemimpinannya. Lemahnya manajerial tentu diikuti oleh minimnya tanggung jawab politik para pejabat publik yang dihasilkan oleh Pemilu dan Pilkada,” ujar Prof Siti.
Siti Zuhro menegaskan, perlu adanya perbaikan-perbaikan nyata agar sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan Pemilu maupun Pilkada berkorelasi positif terhadap kualitas pemerintahan.
Perbaikan-perbaikan terhadap distorsi sangat diperlukan dan mendesak untuk mengurangi komplikasi politik ke depan. (sam/jpnn)
Mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menandatangani nota kesepahaman bersama KPU.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Baik untuk Honorer Satpol PP, Bisa Sah jadi PPPK, tetapi Agak Sensitif
- Soal Rekonsiliasi Politik, JK Menyebut Peran Penting Prabowo
- Yasmine Ow Bantah Rumah Tangganya Hancur Gegara Pemilu 2024
- Plt Sekjen MPR Siti Fauziah Tekankan Pentingnya Rekonsiliasi Nilai Pancasila Usai Pemilu
- AMPG Sebut Qodari sedang Standup Comedy Komentari Golkar Bisa Jadi Brutus
- Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Ungkap Tantangan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2024