MK Thailand Tunda Pemilu

jpnn.com - BANGKOK - Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi lakon utama dalam perpolitikan Thailand. Lembaga penjaga konstitusi itu kemarin mengeluarkan putusan yang ditunggu-tunggu sejak unjuk rasa menuntut pembatalan pemilu pada 2 Februari melumpuhkan Kota Bangkok dua pekan terakhir.

MK Thailand memutuskan untuk menyerahkan waktu pelaksanaan pemilu dini kepada pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Kemarin sore, sekitar pukul 15.30 waktu setempat, delapan hakim MK menyerahkan tanggal pemungutan suara yang baru jika pemilu ditunda untuk didiskusikan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan KPU.

Sidang MK itu terjadi setelah KPU Thailand meminta persetujuan pengadilan untuk menunda pemilu KPU meminta pemilu ditunda hingga Mei nanti dengan alasan situasi negara yang tidak kondusif lantaran demonstrasi anti pemerintah. Saran tersebut berulang-ulang ditolak kabinet Yingluck dengan alasan konstitusi Thailand memerintahkan pemilu digelar 60 hari setelah pembubaran parlemen. Yingluck telah membubarkan parlemen dan menjadi karteker PM sejak Desember lalu. Raja Thailand pun sudah merestui pemilu dini tersebut.

Namun, mengacu pada perkembangan terakhir, pemerintah Thailand menyatakan setuju untuk menunda pemilu yang rencananya diadakan pada 2 Februari 2014. Pemilu akan ditunda asalkan oposisi berjanji mengakhiri aksi protes. "Pemerintah bakal menunda pemilu jika oposisi mengakhiri aksinya," ujar Menteri Urusan Kabinet Thailand Varattep Rathanakorn seperti dikutip Bangkok Post.

Sementara itu, demonstran anti-pemerintah yang dipimpin mantan Wakil PM Suthep Thaugsuban menolak pemilu serta mengancam memboikotnya. Ancaman tersebut dilakukan dengan menghadang para calon kandidat anggota parlemen mendaftar ke KPU daerah masing-masing untuk bersaing dalam pemilu.

Itu kemudian menjadi alasan KPU karena pemilu 2 Februari nanti tidak menghasilkan kuorum anggota parlemen. Suthep menegaskan, penundaan pemilu tidak akan menghentikan aksi mereka menekan Yingluck untuk mundur dan membentuk dewan rakyat untuk melaksanakan reformasi hingga dua tahun. (bangkok post/AP/Rtr/c10/kim)