Pemerintah Dinilai Tak Adil pada Indonesia Timur

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Burhanudin Napitupulu menegaskan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) saat ini diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, dengan minimnya pembangunan infrastruktur sebagai akibat dari kecilnya pemberian Dana Alokasi Umum (DAU).

"Di Indonesia Timur, khususnya NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara, terjadi ketidakadilan dalam pemberian Dana Alokasi Umum, sehingga infrastruktur tidak dapat berkembang," tegas Burhanudin, saat berbicara dalam diskusi "Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Potensi dan Problematika" yang diselenggarakan FE-UI dan SAS Communication, Selasa (23/2), di Plaza FX, Jakarta, Selasa (23/2). Ketidakadilan ini, lanjut Burhanudin, harus segera dihentikan dengan cara pembangunan infrastruktur melalui pemberian DAU secara lebih proporsional dan berkeadilan dalam kerangka NKRI.

Di tempat yang sama, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), meminta agar pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di KTI. "Komitmen itu sangat penting dan strategis, mengingat besarnya potensi kemajuan yang bersumber dari kekayaan hasil alam di sana," katanya.

Lebih lanjut JK mengingatkan soal potensi kemajuan di Indonesia Timur itu, yang sangat besar terutama dari kekayaan hasil alam pertanian. "Mestinya rakyat bebas mengatur harga hasil pertanian mereka. Kemakmuran diatur oleh rakyat," ujarnya.