Pemerintah Dinilai Tak Adil pada Indonesia Timur
Selasa, 23 Februari 2010 – 19:35 WIB
Untuk pendidikan, JK menyatakan bahwa orang-orang yang ada di belahan timur Indonesia itu berhak atas pendidikan yang sama dengan yang ada di belahan barat atau Pulau Jawa. "Bangsa yang maju adalah bangsa yang bergantung dengan nilai tambah bangsa itu. Bangsa ini harus memiliki kesetaraan dalam pendidikan," imbuh Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Pernyataan JK tersebut lantas diperkuat oleh pakar ekonomi pembangunan FE UI, Suahasil Nazara. Dia mengatakan, perlu adanya komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan di luar Jawa, karena investasi pendidikan akan berguna bagi masa depan.
Sementara, Dekan FE UI, Firmanzah, mengatakan bahwa pembangunan KTI akan berhasil jika dilakukan dengan "political will" dari pemerintah. Selain itu menurutnya, diperlukan pula adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. "Dengan adanya niat baik pemerintah dan kerjasama antar instansi ini, maka pembangunan KTI bisa terintegrasi dengan baik," ujar Firmanzah. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Burhanudin Napitupulu menegaskan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) saat ini diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Memakai Kain Endek di WWF, Puan Maharani jadi Buah Bibir Netizen
- Bertemu Jokowi, Mbak Puan Dapat Pujian, Disebut Mewarisi Kenegarawanan Taufiq Kiemas
- Hadir di World Water Forum ke-10, Presiden Jokowi Ajak Dunia Wujudkan Tata Kelola Air Berkelanjutan
- Hadiri Pembukaan WWF, Menteri AHY: Indonesia Harus Terdepan Menjaga Sumber Daya Air
- Kebijakan Kapolri Bagi Casis Polri di Papua Menuai Pujian, Simak Pernyataan Karo SDM Ini
- BNSP Akselerasi Tenaga Kerja Tersertifikasi Melalui PSKK