Pengetahuan Dasar Politik Anggota DPR Dinilai Lemah
Jumat, 30 November 2012 – 01:02 WIB
JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan lemahnya faktor knowledge base (pengetahuan dasar) politik di kalangan anggota DPR menjadikan produk undang-undang yang dilahirkan DPR bernuansa pragmatis dan terlepas dari kerangka konstitusi.
"Knowledge base politik tidak dimiliki oleh kalangan anggota DPR. Akibatnya hampir seluruh produk undang-undang yang dihasilkan DPR pasca-reformasi bertentangan dengan UUD 1945," kata Ichsanuddin di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (29/11).
Menurut Ichsanuddin salah satu bukti terkini dari produksi legislasi DPR yang bertentangan dengan UUD 195 adalah UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait dengan BP Migas yang baru saja dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pengalaman pahit ini hendaknya bisa memaksa kalangan anggota DPR utamanya anggota Komisi Energi untuk memperbaharui wawasan mereka dengan mendalami dan selanjutnya menjiwai substansi dari UUD 1945 khususnya Pasal 33," saran Ichsanuddin Noorsy.
JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan lemahnya faktor knowledge base (pengetahuan dasar) politik di kalangan anggota DPR menjadikan
BERITA TERKAIT
- Penyelundupan Narkoba dalam Kaleng Susu Digagalkan Polri, Brigjen Mukti: Ini Modus Baru
- Mbak Rerie Minta Efektivitas Pencegahan DBD Ditingkatkan
- Sandiaga Uno: Tindak Tegas Pungli di Tempat Wisata
- Kasus DBD Tembus 88 Ribu, Lestari Moerdijat: Efektivitas Pencegahan Harus Ditingkatkan
- Kepala BPIP: Segera Mengimplementasikan Pendidikan Pancasila di Sekolah
- Gembong Narkoba Fredy Pratama Masih di Hutan, Kehabisan Modal, Istrinya Bakal Dimiskinkan