Penghapusan Honorer, Masalah Ini yang Bikin Edison Khawatir
Senin, 20 Juni 2022 – 09:52 WIB
Selain itu, Edison menyebut rekrutmen tenaga kontrak melalui pihak ketiga tetap saja menjadi beban negara.
Dia pun khawatir skema outsourcing menimbulkan kesan pemerintah melepaskan tanggung jawab melihat honorer yang jumlahnya sangat banyak.
Untuk itu, payung hukum tersebut sangat penting menyusul kebijakan penghapusan honorer untuk memberi kepastian hukum.
"Regulasi menyangkut honorer daerah itu juga mesti ada, sehingga diminta kepada eksekutif untuk secepatnya melihat hal ini," ujar Edison. (ant/fat/jpnn)
Anggota DPRD Maluku Edison Sarimanela meminta payung hukum ini harus disiapkan menyusul rencana penghapusan honorer 2023 agar tidak menjadi masalah baru.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Ingat Ya, Kontrak Kerja PPPK 5 Tahun, tetapi Baru Setahun Bisa Dipecat
- Pendaftaran PPPK 2024: 2 Poin Penting dari Dirjen GTK, Honorer Tunggu Permen
- 626 PPPK Terima SK, Muchlis: Tolong Jaga Kinerja dan Integritas Tinggi
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK, Honorer Perlu Tahu, jadi Ada Solusi Bagi yang Gagal
- Seleksi PPPK 2024 Hanya untuk P1? Dirjen Nunuk Beri Informasi
- Info Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK, Semoga Bukan Sekadar Angin Surga