SE Penting, PNS dan PPPK Berani Melanggar Bisa Dipecat
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) bergabung dengan organisasi terlarang.
Tidak tanggung-tanggung, larangan ini dituangkan dalam surat edaran bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Surat edaran bersama tersebut Bernomor 02/2021 dan Nomor 2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada 25 Januari 2021.
Menurut Kepala BKN Bisa Haria, SE bersama ini bukan hanya berlaku PNS tetapi juga PPPK.
Inti dari SE ini adalah sebagai pedoman dan panduan bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) mengenai larangan, pencegahan, serta tindakan terhadap ASN baik PNS maupun PPPK yang berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum.
Dalam SE bersama ini juga terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS dan PPPK yang terlibat.
"Bagi PNS maupun PPPK yang terlibat, mendukung organisasi terlarang, organisasi kemasyarakatan yang sudah dicabut status badan hukumnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Bima Haria yang dihubungi JPNN.com, Jumat (29/1).
Dia menyebutkan PNS dan PPPK dilarang bergabung atau mendukung enam organisasi yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan tentang isi Surat Edaran yang ditujukan kepada PNS dan PPPK.
- 550 PPPK Terima SK, Ipuk: Kinerja Harus Lebih Meningkat dari Saat Menjadi Honorer
- Tenang, PPPK Tidak Perlu Khawatir soal Perpanjangan Kontrak Kerja
- Wakil Rakyat Sodorkan Solusi Masalah Penempatan Guru PPPK, Semudah Itu?
- 3.542 PPPK Kabupaten Bogor Menjalani Masa Orientasi, Asmawa Tosepu Berpesan Begini
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Buruk soal Pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK Tersiar, Ada Demo, Tolong Tuntaskan Honorer!
- 2.346 PPPK 2023 Terima SK Pengangkatan, Harus Menunjukkan Kinerja Optimal