Tak Paham Keuangan, Kada jadi Pesakitan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali berkeluh kesah soal banyaknya kepala daerah (Kada) yang menjadi pesakitan karena tak paham soal tata kelola keuangan. Gamawan menegaskan bahwa menjadi kepala daerah bukan perkara mudah, sehingga popularitas saja tak cukup sebagai modal.

Dalam acara yang juga dihadiri gubernur, bupati dan walikota itu, Gamawan mengaku tidak menduga sebelumnya jika jumlah kepala daerah yang terlibat kasus korupsi ternyata cukup tinggi. "Tadinya kami memperkirakan paling banyak 20 persen kepala daerah dari total 524 daerah yang terkena kasus hukum (korupsi). Sementara sampai saat ini saja Presiden sudah mengeluarkan izin pemeriksaan untuk lebih dari 150 kepala daerah," ujar Gamawan saat memberikan sambutan  pada acara Pembukaan Rakornas Peningkatan Kapasitas Daerah di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (18/5).

Menurutnya, banyak kepala daerah yang tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan di bidang pemerintahan. "Padahal seorang kepala daerah harus bertanggung jawab mengelola dana anggaran yang sangat besar," tegasnya.

Dibeberkannya pula, transfer dana dari pusat ke daerah juga semakin meningkat. Pada  tahun  2009,saja, sebutnya, total dana yang  dikelola daerah mencapai Rp 400 triliun. "Belum lagi dana-dana lain seperti dana dekonsentrasi dan PAD (pendapatan asli daerah) yang juga  semakin  besar. Karena itulah  kepala  daerah  harus memiliki kemampuan mengelola dana. Jangan sampai ada kesalahan dalam pengelolaannya sehingga terkena kasus hukum," ucapnya.