Tempel Label Halal Sembarangan Bisa Dipenjara
Sabtu, 08 Desember 2012 – 12:32 WIB

Tempel Label Halal Sembarangan Bisa Dipenjara
Senada dengannya, Asisten Kesehatan Masyarakat Jaktim, Ibnu Hajar, menambahkan, Pemkot Jaktim akan selalu mengajak pengusaha dan tokoh masyarakat terutama umat muslim memasarkan dan mengonsumsi produk makanan yang halal. Salah satunya dengan menggelar kegiatan simulasi dan sosialisasi produk halal yang didakan Pemko Jaktim bersama Yayasan Citra Insani Jaya ini.
”Kegiatan ini bertujuan untuk membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya produk halal bagi masyarakat khususnya bagi umat Islam, karena bagi umat muslim mengkonsumsi makanan yang halal lebih baik sebagai ungkapan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT,” kata Ibnu.
Ketua Panitia Simulasi dan Sosialisasi Produk Halal bagi Kalangan Pengusaha dan Tokoh Masyarakat se-Jaktim, Wahyudin Ghozali, menuturkan, saat ini banyak produksi makanan dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri yang belum memiliki label halal. Bahkan makanan tersebut tidak ada penjelasan dalam kemasan yang menyatakan makanan tersebut halal atau tidak. ”Tentu hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi umat muslim, untuk itu saat ini BPOM dan MUI akan memberikan 30 sertifikasi label halal, tetapi sebelumnya akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan penelitian terhadap produk makanan yang akan diberikan label halal,” paparnya. (dni)
PERUSAHAAN atau para pedagang tidak boleh sembarangan menuliskan label halal pada produk makanan atau minuman. Terlebih jika produk tersebut sebenarnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja
- Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Inisial L Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan
- Seusai Mengerjakan Soal Tes PPPK Tahap 2, Begini Pengakuan Bu Sri Peserta Tertua
- Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Janggal, KPK Bergerak
- Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Periksa Staf UGM hingga KPU RI
- Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Penyesuaian Kebijakan untuk Menguatkan Lembaga Penyiaran