Pemilihan Umum Rabu, 20 November 2013 – 19:07 WIB
Cegah Penyadapan, Bantuan Asing untuk Pemilu Harus Ditolak
JAKARTA - Semua proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia harus bersih dari bantuan asing. Apalagi bantuan dalam bentuk…
JAKARTA - Semua proses Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia harus bersih dari bantuan asing. Apalagi bantuan dalam bentuk…
JAKARTA - Sikap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, yang tidak melaporkan percobaan suap berupa mobil mewah merek…
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai perlu mengintensifkan kampanye meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2014 dengan memanfaatkan
JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengingatkan adanya sejumlah temuan yang diharapkan menjadi masukan penting bagi…
JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengklaim menemukan 3.750.231 data pemilih ganda. Dengan temuan itu, Gerindra menyebut,…
JAKARTA - Sejak pemilihan umum (pemilu) 1999 sukses digelar, jumlah relawan pemantau pemilu setiap tahun terus menyusut. Kondisi…
JAKARTA - Penyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, bahwa upaya suap yang dilakukan terhadap dirinya terjadi jauh…
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat langkah terobosan guna menyelesaikan 10,4 juta pemilih bermasalah yang ikut ditetapkan…
JAKARTA – Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan pemerintah daerah diakui hingga saat ini belum maksimal…
JAKARTA - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), meminta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera melaporkan upaya percobaan…
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, meminta seluruh bupati/wali kota, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil…
BATAM - Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Batam Kota mengungkap temuan mengejutkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kelurahan Belian,…
JAKARTA – Permintaan anggaran tambahan yang dilayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) yang…
JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas, menilai pemerintah dan DPR seharusnya mendisain undang-undang pemilu yang