Suharso menerangkan Presiden Jokowi berupaya meningkatkan belanja produk dalam negeri.
BKN menyampaikan 8 kelompok pegawai yang tidak masuk pendataan honorer. Apa saja?
Kemendagri dan BKN meminta pemda mengalokasikan anggaran pendidikan agama dan keagamaan dalam APBD
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi meminta anggaran PPPK tidak masuk dalam APBD karena anggaran Pemda cekak
Deputi Sinka BKN Suherman memberikan penjelasan mengenai pendataan yang dikhususkan untuk honorer
DPRD dan Pemkab Klungkung menyepakati KUA-PPAS dan perubahaan prioritas APBD 2023.
Pentolan honorer K2 mengungkapkan banyak honorer terancam tidak masuk database BKN karena gajinya dari Dana BOS dan KS
Kemendagri mendorong percepatam realisasi anggaran di Pemprov Kalbar untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Kemendagri meminta pemda dan DPRD kompak dalam membahas dan menetapkan APBD murni maupun APBD perubahan.
Itjensus Kemendagri tidak ingin ada penyalaghunaan wewenang dalam penyerapan anggaran.
SE MenPAN-RB tentang Pendataan Honorer salah satunya mensyaratkan gaji dari APBN APBD. Dampaknya besar kepada honorer
Edi Kamtono menyatakan APBD 2022 Kota Pontianak berkurang Rp 66,29 miliar. Ini penyebabnya.
Honorer K2 yang gajinya bukan dari APBN dan APBD galau. Mereka khawatir tidak masuk pendataan.
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mendesak pemerintah untuk tidak membebankan gaji dan tunjangan PPPK di APBD. Akan banyak…
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua meminta pemda jangan mengulangi kekacauan PPPK 2021. Segera alokasikan anggaran…
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran…
Andi Muhammad Irfan mendorong insentif guru honorer SMA/SMK dimasukkan ke dalam APBD perubahan.
5 berita terpopuler sepanjang Jumat (10/6) tentang 5 fakta ulah oknum TNI terungkap, banyak honorer dirumahkan yang dipertahankan…
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Christianto Laturiuw menyebut gaji ASN ditambah honorer telah menguras APBD daerah itu.…
Gubernur bisa menolak usulan APBD apabila tidak ada lampiran nilai belanja 40 persen barang dan jasa untuk produk…
Kemendagri menginginkan percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
JPNN.com 
