Kesehatan Jumat, 01 Februari 2019 – 07:32 WIB
Sejumlah Alternatif Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Beban Dibagi dengan Pemda?
Dari Kantor Wapres Jusuf Kalla muncul sejumlah alternatif untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan.
Serikat Pekerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau SP BPJS Ketenagakerjaan menandatangani kesepakatan bersama dengan Syarikat Islam tentang Sinergisitas…
Dari Kantor Wapres Jusuf Kalla muncul sejumlah alternatif untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan.
Jangan terjadi lagi korban kecelakaan mendapatkan dobel klam dari BPJS Kesehatan dan asuransi Jasa Raharja.
Saat ini Kanwil Jatim gencar membidik UKM binaan para perusahaan yang telah menjadi peserta BPJSTK.
Hery Susanto mengkritik pemberlakukan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018, yang mewajibkan peserta BPJS kesehatan membayar biaya tambahan…
Terkait aturan baru terkait BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Permenkes Nomor51 Tahun 2018, ketentuan urun biaya belum diterapkan.
Kornas MP BPJS Hery Susanto mengkritik pengelolaan BPJS Kesehatan di era pemerintahan Jokowi karena sudah bertentangan dengan UU…
BPJS Watch mendorong pembentukan tim yang objektif dalam mengusulkan jenis pelayanan peserta BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan urun…
Aturan baru terkait pengelolaan BPJS Kesehatan dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018.
Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) mendorong pemerintah memperbaiki nilai Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) yang masih rendah.
Momentum Pilpres 2019 diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang prorakyat dan propekerja dan mampu mendorong reorientasi program BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait BPJS Kesehatan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyoroti sistem rujuk balik dalam skema program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan membenahi BPJS Kesehatan, apabila dia terpilih pada Pilpres 2019.
Ombudsman Republik Indonesia alias ORI menyebut beberapa hal yang menghambat BPJS Kesehatan menambah jumlah peserta.
Pihak rumah sakit berharap BPJS Kesehatan segera melunasi tunggakan tersebut sehingga tidak mengganggu pelayanan.
Peserta BPJS Kesehatan diwajibkan melaporkan nomor rekening yang menjadi sumber dana iuran.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai elektabilitas Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 terus…
Kemenkes dan BPJS Kesehatan tetap memberi kesempatan kepada RS yang belum terakreditasi untuk menjadi mitra.
Kemenkes memberikan waktu RS untuk memenuhi mengurus akreditasi sebagai syarat bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Kemenkes RI memberikan batas waktu enam bulan untuk menyelesaikan akreditasi bagi rumah sakit (RS) yang ingin bekerja sama…
Rumah sakit yang belum memiliki akreditasi sebagai syarat menjadi mitra BPJS Kesehatan, punya waktu enam bulan untuk mengurus…