Nantinya puluhan ribu buruh dari Banten, Jawa Barat dan Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR.
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja jangan malah menghilangkan hak yang selama ini melekat pada pekerja atau buruh.
Terkait dengan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, kalangan buruh disarankan membentuk tim kecil.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Khairul Anwar menjelaskan sejumlah hal yang diatur di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
KSPSI berencana mengadakan nobar lanjutan Film Nyanyian Akar Rumput di beberapa kota.
Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni mengingatkan pemerintah melibatkan buruh dalam membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan…
Jika tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, buruh yang terwadahi dalam KSPI akan melakukan…
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, omnibus law cipta lapangan kerja disusun agar lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia itu…
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi penolakan kalangan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Perwakilan buruh di Banten menyatakan menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, mereka datang ke DPRD Banten.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berjanji memfasilitasi serikat pekerja berdialog dengan Komisi IX untuk membahas RUU Omnibus…
Pemerintah, kata Moeldoko, berencana akan mengundang semua pihak untuk duduk bersama agar substansi yang dituntut bisa terakomodir.
Said Said menejelaskan, para buruh yang mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin juga menolak RUU Omnibus Law.
Langkah politik yang akan dilakukan, menurut Said, buruh minta pemerintah menghentikan pembahasan omnibus law yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Para buruh tetap menolak omnibus law yang digagas Presiden Joko Widodo. Menurut mereka RUU itu tidak berpihak kepada…
Buruh meminta Ketua DPR Puan Maharani menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diinisiasi pemerintahan Presiden Jokowi.
Tim Satuan Tugas (Satgas) penyusunan Omnibus Law bentukan Menko Perekonomian didominasi kalangan pengusaha.
Pengajar Ekonomi Universitas Sumatera Utara Syafrizal Helmi Situmorang menanggapi kebijakan Presiden Jokowi ini sebagai langkah maju.
Menaker Ida Fauziyan menyatakan bahwa perlindungan pekerja atau buruh tetap diperkuat.
Pembahasan Omnibus Law wajib melibatkan tiga unsur dalam tripartit, yakni pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memberikan catatan kritisnya bagi pemerintah di awal 2020.
JPNN.com 
