DPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta…
Ketua HPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Jakarta, Sarman Simanjorang mengusulkan kepada Badan Legislasi DPR untuk mengubah nama omnibus…
Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menilai, Omnibus Law mampu mengatasi persoalan regulasi pascacorona.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa menyatakan permasalahan di RUU Cipta Kerja bukan cuma sektor ketenagakerjaan.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang penundaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kemudian tentang ibu yang…
Jokowi telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, pada hari ini.
Saat ini regulasi yang ada sebelum Omnibus Law RUU Cipta Kerja, mulai kehilangan relevansi.
Pekerja harian atau informal tidak mendapatkan penghasilan selama pandemi corona.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk tidak menjadikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja…
Fraksi Nasdem berpandangan RUU Cipta Lapangan Kerja bisa menjadi jawaban perbaikan ekonomi terutama pascaberakhirnya pandemi Covid-19 nanti.
Fraksi Partai Gerindra mengkritik pemerintah dalam rapat kerja perdana terkait omnibus law RUU Cipta Kerja di Baleg DPR…
Forum ini merupakan rapat kerja perdana antara DPR dengan pemerintah membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.
MPBI berharap pemerintah dan DPR juga berempati dengan situasi penyebaran corona saat ini dengan menunda pembahasan Omnibus Law…
Tidak mungkin menyelesaikan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam waktu 100 hari di parlemen.
Amerika Serikat dan negara lain juga pernah menerapkan omnibus law tetapi untuk melindungi kepentingan rakyat dan ekonominya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini sudah menghubungi beberapa kelompok baik buruh dan pengusaha serta kalangan lainnya…
Indonesia saat ini merupakan salah satu negara di dunia dengan produk undang-undang terbanyak sehingga butuh RUU Omnibus Law…
Imbasnya, beberapa buruh yang tidak ikut aksi turun ke jalan menjadi korban pemukulan dan perusahaan terhenti proses produksinya.
Pengembangan kawasan ekonomi harus menjadi salah satu klaster penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Heri Gunawan bertanya-tanya apakah RUU sapu jadat yang dimunculkan Jokowi pada pidato kenegaraan yang lalu di Parlemen, sebuah…
Luhut Binsar Pandjaitan berharap proses pembuatan omnibus law peraturan perundangan guna memperkuat kapasitas Badan Keamanan Laut RI menjadi…
JPNN.com 
