Ketua GTKHNK35 Jabar Sigid Purwo Nugroho mengkritik juknis pengadaan PPPK guru yang dinilai menyulitkan honorer.
Jelang pendaftaran PPPK 2021: para guru honorer berusia di atas 35 tahun makin deg-degan, tidak sempat membuat kue…
Jelang pendaftaran PPPK 2021, Ketua GTKHNK 35+ Jabar Sigid Purwo Nugroho bilang banyak guru honorer sedang menghadapi masalah…
GTKHNK 35+ Jabar meminta Gubernur Ridwan Kamil mendukung perjuangan guru honorer untuk mendapatkan Keppres PNS.
PP Manajemen PPPK dinilai merugikan honorer 35 tahun ke atas sehingga harus direvisi.
Ketua GTKHNK 35+ Provinsi Jawa Barat Sigid Purwo Nugroho mengungkapkan 6 kepala daerah yang belum memberikan surat dukungan…
Jelang pendaftaran PPPK 2021, Ketua GTKHNK 35+ Jabar menyampaikan instruksi untuk seluruh guru honorer usia 35 tahun ke…
Jelang pendaftaran PPPK 2021, Forum GTKHNK35+ Meminta dukungan PB PGRI untuk mendapatkan status PNS tanpa tes.
Ketua GTKHN35 Jabar Sigid Purwo Nugroho mengatakan menyadari upaya meraih Keppres PNS penuh tantangan. Namun, pihaknya tidak ingin…
Guru Honorer dan tendik usia 35 tahun ke atas mengingatkan Panja Komisi X untuk konsisten dengan misi awal…
Ketua GTKHNK35+ optimistis seluruh kepala daerah mendukung guru dan tendik honorer diangkat jadi PNS lewat Keppres.
GTKHNK35 mendapatkan dukungan dari DPD RI untuk Pengangkatam guru dan tendik honorer usia 35 tahun ke atas menjadi…
Ketua GTKHNK 35+ Jabar mengungkapkan rekrutmen guru PPPK 2021 tidak membuat seluruh guru bahagia.
Berita terbaru PPPK: Ketua GTKHNK 35+ mendesak pemerintah memberikan formasi PPPK 2021 untuk guru agama.
Walaupun menuntut diangkat menjadi PNS, para guru honorer usia 35 tahun ke atas tetap menyiapkan diri menghadapi seleksi…
Ketua GTKHNK35 minta pengurus kabupatebn/kota mendorong kepala daerah mengajukan seluruh guru dan tendik honorer dalam formasi PPPK 2021.
Ketua Forum GTKHNK35 Jawa barat Sigid menyatakan guru tidak pantas dijadikan PPPK karena sistem kerjanya mirip outsourcing
Waketum GTKHNK35+ Yusak menuntut diangkat jadi PNS tanpa tes dan menyatakan PPPK bukan untuk guru honorer.
Waketum GTKHNK35 mengatakan kepsek terpaksa menggeser posisi guru honorer lantaran menjalankan perintah kepala daerah
Pengurus GTKHNK35+ sudah menyampaikan kepada kepala KSP Moeldoko tentang kelemahan regulasi PPPK
Delegasi guru honorer dan tendik beraudiensi dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (27/1).
JPNN.com 
