Bisnis Senin, 05 Februari 2018 – 23:09 WIB
Gus Yaqut Beber 5 Sikap GP Ansor soal Holding BUMN
Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengeluarkan lima sikap terkait polemik restrukturisasi pembentukan holding BUMN.
Pembentukan holding migas ini akan membuat pengelolaan bisnis gas bumi nasional semakin efektif dan efisien, sehingga meningkatkan nilai bisnis…
Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengeluarkan lima sikap terkait polemik restrukturisasi pembentukan holding BUMN.
Harusnya pemerintah tidak memiliki kewenangan atas anak perusahaan holding, terlebih di antaranya terdapat saham publik.
Nasril menyayangkan kebijakan pemerintah terkait holding BUMN yang cenderung mengesampingkan fungsi dari DPR, padahal dalam panja aset 2014…
pengalihan 57 persen saham negara di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) ke PT Pertamina (Persero) dalam rangka holding…
Pemerintah diingatkan agar tidak tergesa-gesa dan harus mengkaji ulang rencana pembentukan holding BUMN.
Pembentukan hoding ini dinilai akan sulit terkonsolidasi dan bermasalah secara akuntan.
PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dijadwalkan akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada…
Hal ini lantaran terkendala dengan saham istimewa pada anak usaha holding. Pemerintah tidak mengalihkan semua sahamnya dari anak…
Karena yang terjadi adalah hanya penggeseran investasi pemerintah dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari satu tempat ke…
Saat ini PP No 47 Tahun 2017 tentang pembentukan Holding BUMN Tambang ini kembali digugat ke Mahkamah Agung.
Dia mengusulkan agar pemegang saham perusahaan BUMN bukan hanya dipegang oleh Menteri BUMN saja, tapi juga dipegang oleh…
Tri melihat motif pembentukan holding migas ini tidak lain hanya sebatas intrik bisnis Pertamina untuk menguasai infrastruktur yang…
Permasalahan utama dari pembentukan holding ini bukan pada pra transaksi atau saat transaksi tapi pascatransaksi.
Konsep holding BUMN yang bakal menjadikan PT Pertamina sebagai induk usaha di sektor migas ditolak Komisi VII DPR.
Anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis gas, mesti dileburkan ke dalam PGN supaya tidak mengalami kerugian sebagaimana temuan…
Kementerian BUMN sebaiknya tidak terburu-buru membentuk holding BUMN migas dan menunggu Badan Usaha Khusus (BUK) terbentuk.
Presiden Joko Widodo diminta agar memerintahkan Menteri Rini Soemarno untuk meninjau ulang holding BUMN, baik yang sudah terbentuk…
Fadli Zon meyakini bakal ada perubahan terkait mekanisme yang sejati merupakan tugas dan kewenangan DPR.
Tiga calon anak usaha holding tambang yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah…
Sebab, saat ini rencana pelaksanaan holding BUMN tidak dikomunikasikan dengan baik dengan DPR.