Pelaku industri sawit meminta kepastian pemerintah terkait revisi pungutan ekspor.
Pelaku industri kelapa sawit meminta pemerintah tidak merevisi tarif pungutan ekspor.
Pengusaha dan buruh sepakat menjalankan UU Cipta Kerja guna meningkatkan daya saing sawit.
Kelapa sawit juga berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian daerah khususnya di Papua dan Papua Barat.
Penerapan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan lebih (ODOL) diharapkan tidak mengganggu persaingan industri sawit.
Uni Eropa tak berdaya melawan kenyataan bahwa sawit dari Indonesia sangat dibutuhkan, termasuk di negara anggota mereka sendiri
BPDPKS berharap hasil dari kegiatan penelitian Grant Riset Sawit 2020 ini bisa dimanfaatkan oleh industri kelapa sawit sehingga…
Industri sawit saat ini perlu hubungan kemitraan perusahaan dan petani agar daya saing dan keberlangsungan usaha dapat berjalan
Indonesia negara terbesar penghasil sawit terbesar setelah Malaysia, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan ekspor kita, kalau tidak itu, akan…
Sudah terbukti bahwa sektor sawit menjanjikan pekerjaan yang layak, ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di tengah dampak…
Melalui kegiatan semacam ini, BPDPKS berharap industri sawit nasional bisa lebih dekat dan dikenali dengan baik oleh generasi…
Generasi milenial bisa menjadi medium penyebarluasan informasi yang cukup efektif di dalam negeri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat industri sawit secara holistik, termasuk dari aspek lingkungan,…
Film dokumenter berjudul Human in Oil yang diluncurkan rumah produksi asal Belanda, Docsfair, diharapkan dapat memberikan perspektif humanis…
Pemerintah Indonesia meminta itikad baik Uni Eropa terkait diskriminasi sawit di tengah perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia…
Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) memberikan beberapa catatan mengenai penyelewengan lahan perkebunan sawit di Provinsi Riau.
Dalam pertemuan tersebut, APPKSI meminta pemerintah untuk penghapuskan pungutan ekspor CPO.
Mereka terpaksa menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, (20/6) lalu di depan kantor Kementerian Keuangan Jakarta setelah tersiar…
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana mengambil langkah tegas kepada perusahaan kelapa sawit yang belum memanfaatkan lahan dengan baik.
Dalam temuan KPK, terjadi pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan)dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Salah satu rekomendasi KPK adalah meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan. Tujuannya demi meningkatkan akuntabilitas izin usaha perkebunan.
JPNN.com 
