Humaniora Selasa, 23 November 2021 – 18:40 WIB
Pemda Wajib Susun RDTR Berbasis Digital, Kementerian ATR Gelar Pelatihan
Pemda harus punya RDTR berbasis digital atau OSS berbasis risiko yang sesuai standar, Kementerian ATR menggelar pelatihan.
Kementerian ATR/BPN terus berinovasi dengan meluncurkan berbagai layanan elektronik yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pertanahan maupun tata ruang.
Pemda harus punya RDTR berbasis digital atau OSS berbasis risiko yang sesuai standar, Kementerian ATR menggelar pelatihan.
Pegawai Kementerian ATR/BPN berpotensi untuk mendapatkan fasilitas mengakses program perumahan bersubsidi dari Bank BTN.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Pengendalian…
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra berterima kasih ke masyarakat Pulau Salura karena telah menjaga perbatasan NKRI.
Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PUSDATIN) memperkenalkan layanan Elektronik bernama…
Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) sangat strategis dalam memfasilitasi penyusunan tata ruang di daerah.
Kementerian ATR/BPN melalui Biro Hubungan Masyarakat kembali menyosialisasikan Program Strategis Kementerian ATR/BPN di daerah.
PPSDM Kementerian ATR/BPN selenggarakan pelatihan budaya kerja organisasi dan budaya inovasi.
Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra mengatakan peran lintas sektor untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu dan sekitarnya…
Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Pemprov Jatim bekerja sama dalam melatih pejabat untuk mengelola pertanahan di tingkat…
Kementerian ATR/BPN bergegas melaksanakan Reforma Agraria sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Hari pertama kerja usai Idulfitri 1442 H, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi…
Kementerian ATR BPN juga mengenalkan PTSL dengan partisipasi masyarakat atau dikenal PTSLPM.
Polda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian ATR/BPN guna membahas kasus-kasus mafia tanah.
Kementerian ATR menyebut ada sejumlah masalah yang mereka hadapi dalam proses pemantauan hak atas tanah
Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional melalui harmonisasi regulasi. Kehadiran UU Ciptaker hambatan pembangunan dengan cara simplifikasi…
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanpa KPK, mengurus sertifikasi tanah…
Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang setidaknya memiliki enam kelompok kegiatan yang ditujukan untuk menunjang kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan…
Kementerian ATR/BPN memang terus berfokus menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, mempercepat Reforma Agraria, menyukseskan pembangunan infrastruktur nasional,…
Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa untuk Tahun 2021, baik melalui proses tender atau non-tender. Kementerian ATR/BPN…