Ketua Fraksi Hanura di DPR Inas N Zubir mempertanyakan keberadaan tim asistensi hukum bentukan Menko Polhukam Wiranto.
Rencana Menko Polhukam membentuk Tim Hukum Nasional dinilai berlebihan dan berpotensi melanggar HAM.
IPW memprediksi Jenderal Tito Karnavian tidak akan terus menjadi Kapolri jika Joko Widodo - Ma'ruf Amin terpilih di…
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko disebut-sebut layak menjabat Menteri Koordinator Bidang Pulitik, Hukum dan Keamanan…
Tidak sedikit pengusaha memboyong keluarganya ke luar negeri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Keluarga Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tengah menjadi pergunjingan warganet karena ada yang…
Wiranto menduga ada pendapat yang cenderung mengadu domba antarormas, bahkan antarumat beragama di media sosial terkait insiden bendera…
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerima tawaran dari negara-negara lain yang akan mengirimkan bantuan bagi korban bencana gempa bumi…
Pilihan Wiranto membentuk DKN merupakan sebuah kekeliruan dalam mendiagnosa realitas sosial, mengingat lembaga yang dikehendaki oleh Nawaci Jokowi-JK…
Selestinus mengatakan Wiranto bertindak mencampuradukan wewenang, sebagai Menko Polhukam dengan Ketua Dewan Pembina Partai, yang berada di luar…
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, tidak ada intervensi dari Wiranto selaku Menko Polhukam terkait polemik yang terjadi di…
Menurut Setyo, penundaan penyelidikan itu sifatnya imbauan dan tidak berpengaruh pada institusi penegak hukum lain seperti KPK.
Menko Polhukam meminta KPK menunda proses hukum kasus rasuah yang diduga melibatkan calon kepala daerah.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah rumor yang menyebut pembangunan ibu kota negara yang pemindahannya tengah
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tidak ingin pembahasan RUU Pemilu di DPR yang menyisakan…
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto ikut menanggapi rencana aksi 31 Maret 2017, atau yang…
JPNN.com 
