Humaniora Minggu, 21 Januari 2018 – 16:34 WIB
MUI Desak DPR Percepat Pembahasan RUU KUHP
MUI mendorong DPR dan presiden menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal perzinahan, pasal perkosaan, dan pasal pencabulan atau…
Sukamta berharap pemerintah Indonesia dapat proaktif membantu menyelesaikan konflik di Suriah dengan ikut melakukan mediasi faksi-faksi yang bertikai.
MUI mendorong DPR dan presiden menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal perzinahan, pasal perkosaan, dan pasal pencabulan atau…
Menurut Amali, KPU, Komisi II DPR dan Pemerintah bersepakat untuk tidak melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017…
Jika sponsor lewat DPR maka banyak fraksi yang harus diurus sehingga tidak efektif dan tidak aman. Tapi kalau…
Kemenkominfo wajib menjamin data pribadi tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan apa pun. Inilah kekhawatiran masyarakat yang harus dijawab…
Putra Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu yakin setiap pemerintah maupun pemimpin bangsa memikirkan yang baik…
Presiden meminta sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah di pusat maupun daerah harus dibuat simpel, namun berorientasi hasil yang…
Daya beli masyarakat dan lesunya perekonomian negara menjadi sorotan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di dalam refleksi 72…
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengecam tindakan Israel di Masjid Al Aqsa. Menurut dia,…
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menilai pemerintah bisa menjadikan referensi hasil survei Gallup World Poll…
Pemerintah siap menghadapi langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berencana membawa kasus pembubaran organisasi mereka oleh Kementerian Hukum
Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, belum ada aturan seperti peraturan pemerintah (PP) yang spesifik mengatur soal pemblokiran…
Anggota DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendesak pemerintah segera menggucurkan anggaran untuk Gerakan Pramuka. “Saya mendesak pemerintah segera
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan Pertimbangan DPD RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan…
Maraknya aksi teror belakangan ini telah membuat sejumlah pihak mendesak agar pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003…
Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan hingga Senin (19/6) petang, belum ada titik temu…
Direktur Strategis dan Analisis Data Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API), Fadlin Guru Don menilai usulan presidential threshold (PT)…
Pemerintah tetap optimistis Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal menerima usulan ambang batas pencalonan presiden
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan pernyataan pemerintah yang ingin menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan
Pemerintah mengancam mundur dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Langkah tersebut menuai kritik beberapa kalangan karena
Pemerintah tidak hanya menyiapkan opsi memboikot pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR, tapi juga kembali…