Hukum Rabu, 10 Oktober 2018 – 22:22 WIB
PP 43/2018 Bentuk Komitmen Pemerintah Memberantas Korupsi
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai PP Nomor 43 Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen Presiden Jokowi dalam…
Peran industri perasuransian dalam pembangunan nasional perlu terus didorong agar mampu berpartisipasi aktif mewujudkan perekonomian nasional.
Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai PP Nomor 43 Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen Presiden Jokowi dalam…
Aboe Bakar meminta pemerintah mendukung industri pertahanan sebagai salah satu pilar penting untuk kedaulatan negara.
PMKRI mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia yang secara resmi menguasai mayoritas saham PT. Freeport Indonesia.
Wakil KPK Laode M Syarif menyatakan hingga saat ini tidak ada usulan lembaganya yang diakomodasi oleh pemerintah di…
Ahmad Riza Patria menilai pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang menjadi polemik saat ini membuktikan pemerintah tidak profesional…
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menilai persoalan data yang membuat keputusan impor beras sebagai permasalahan…
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Enterpreneur meminta pemerintah intens melakukan sidak ke pasar untuk melihat harga kebutuhan sembako…
Adi Prayitno membandingkan tokoh oposisi di Indonesia dan Malaysia. Oposisi di Indonesia terkesan tidak memiliki prestasi selain nyinyir…
Pengamat politik Adi Prayitno menilai kritik yang disampaikan kubu oposisi kepada pemerintah sering kali tidak diikuti data yang…
Fadli Zon menilai pemerintah gagal menjaga nilai tukar rupiah hingga menembus angka Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat.
Pemerintahan Joko Widodo tidak akan pernah kalah dalam melawan penyebaran hoaks yang saat ini masih masif terjadi.
Persoalan TKA sudah lama jadi perhatian serius DPR. Bahkan pada 2016, Komisi IX telah membentuk panja untuk meneliti…
Pembahasan RUU Terorisme antara Pansus DPR bersama pemerintah masih berdebat mengenai satu isu krusial lagi, yaitu definisi terorisme…
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) memuji ide pemerintah dan KPK tersebut sangat bagus.
Zulhas khawatir pemerintah bisa dianggap melakukan intervensi kepada lembaga penegak hukum seperti KPK terkait permintaan penundaan penyelidikan Cakada.
Presiden Joko Widodo mengundang para ulama untuk bersilaturahmi di Istana Negara Jakarta, Selasa (13/3).
Sukamta berharap pemerintah Indonesia dapat proaktif membantu menyelesaikan konflik di Suriah dengan ikut melakukan mediasi faksi-faksi yang bertikai.
MUI mendorong DPR dan presiden menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal perzinahan, pasal perkosaan, dan pasal pencabulan atau…
Menurut Amali, KPU, Komisi II DPR dan Pemerintah bersepakat untuk tidak melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017…
Jika sponsor lewat DPR maka banyak fraksi yang harus diurus sehingga tidak efektif dan tidak aman. Tapi kalau…