somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal.
Prof Syaiful Bakhri mengatakan Kemenkes wajib melaksanakan putusan MA terkait vaksin halal. Dia menegaskan semua vaksin harus halal.
Sudah banyak masyarakat yang mudik, tetapi pemerintah masih saja bergerak lambat dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut.
Dengan perpanjangan masa vaksin, definisi kedaluwarsa menjadi kabur dan tidak jelas.
Perintah Mahkamah Agung RI putusan wajib mengikat dan final bagi pemerintah untuk melaksanakannya.
Pemerintah diminta untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait ketersediaan vaksin halal, sekaligus segera menyediakan vaksin tersebut.
Pemerintah wajib segera menyiapkan vaksin halal untuk rakyat Indonesia dan mengurangi atau meninggalkan vaksin yang belum jelas kehalalannya.
Direktur eksekutif CSIIS Sholeh Basyari menyatakan saat ini pemerintah punya 2 pilihan pascaputusan MA terkait vaksin Covid-19.
Hal yang paling penting justru memastikan pemerintah segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal.
Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat ini di Indonesia telah memiliki dua jenis vaksin yang halal, seperti…
Tim dari kejaksaan dibantu sejumlah polisi menangkap Sahabudin Belsigaway di tempat persembunyianya selama ini
MA pun meminta pemerintah harus menyediakan vaksin Covid-19 yang halal, khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia.
Vaksin halal yang direkomendasikan MUI, sejauh ini baru ada dua jenis vaksin yaitu Sinovac dan Zifivax
LaNyalla menegaskan pemerintah wajib menjalankan putusan MA terkait penyediaan vaksin halal.
MA yang mengabulkan gugatan YKMI terkait vaksin halal. Keputusan pemerintah melalui menkes untuk menyediakan vaksin halal ditunggu oleh…
YKMI mengingatkan pemerintah jika tidak menjalankan keputusan MA tersebut, maka pihaknya kembali akan melakukan langkah hukum lainnya.
Kejaksaan Agung akan mempelajari putusan MA yang bebaskan bos OJK dari dakwaan korupsi di PT Jiwasraya
Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ariyo Bimmo angkat bicara soal Mahkamah Agung (MA) yang menyunat hukuman…
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menanggapi pengurangan masa tahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel mengomentari pengurangan hukuman penjara bagi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
MA menyunat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun
JPNN.com 
