Pemerintah membuka rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini.
Pemerintah berencana membuka rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap dua pada pertengahan 2019, dinilai kalangan honorer…
MenPAN RB Syafruddin mengimbau para honorer K2 untuk memanfaatkan rekrutmen PPPK tahap kedua tahun 2019.
Rekrutmen PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua tahun ini diprioritaskan untuk guru honorer.
Bambang Riyanto menilai kebijakan Presiden Jokowi soal rekrutmen PPPK dari honorer K2 tanpa perencanaan yang matang.
Menpan RB Syafruddin memastikan rekrutmen PPPK dari honorer K2 tahap kedua lebih awal dibanding seleksi CPNS 2019.
Daerah masih menunggu waktu pengumuman hasil tes PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Pendaftaran rekrutmen PPPK tahap kedua direncanakan sekitar Mei 2019, Kabupaten Enrekang belum pastikan ikut melakukan perekrutan.
Berbeda dengan saat seleksi CPNS, masa pengabdian honorer K2 tidak dihargai dalam rekrutmen PPPK 2019.
Pemprov Jatim akan menggelar rekrutmen PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja usai Pemilu 2019.
Tahun ini pemerintah akan merekrut 100 ribu CPNS dan juga 150 ribu PPPK yang terbagi dalam dua tahap.…
Pegawai berstatus PPPK memiliki banyak kesamaan dengan PNS terutama dari sisi gaji dan tunjangan
Kabiro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir menyebut persiapan rekrutmen PPPK tidak terburu-buru.
Menurut Ketum Forum Honorer K2 Titi Purwaningsih, pemerintah terkesan terburu - buru melakukan rekrutmen PPPK tahap pertama.
Para hononrer K2 terpecah akibat adanya rekrutmen PPPK alias pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Pemkab Sigi tidak ikut membuka rekrutmen PPPK karena beban keuangan daerah masih berat, honorer K2 bisa memaklumi.
Provinsi Bengkulu dan tujuh kabupaten/kota kompak menolak melakukan rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) karena tidak ada…
Apabila telah memenuhi nilai ambang batas, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15.
Selain tenaga guru dan dosen, mereka adalah tenaga administrasi umum, penyuluh agama, dan lainnya.
Pengurus Pusat Forum Hononer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2-PGRI) Riyanto Agung Subekti kembali menyoroti sikap pemerintah yang…
Riyanto Agung Subekti mengungkapkan ada indikasi kecurangan dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) di Jawa Timur.
JPNN.com 
