Membuka akses lebih besar ke masyarakat yang pengin menyampaikan pandangan terkait amendemen UUD dan GBHN.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan MPR akan membuka ruang dan akses yang lebih besar bagi masyarakat dan…
Wakil Ketua MPR Saifullah Tamliha mengharapkan semua masyarakat terlibat dalam pembahasan rekomendasi MPR tentang amendemen UUD 1945.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bachtiar Najamuddin mengatakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD NRI…
Saat ini MPR RI tengah membuka aspirasi dan masukan dari semua pihak di seluruh daerah terkait dengan usulan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan rencana amendemen atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah mekanisme pemilihan presiden.
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjamin amendemen UUD NRI 1945 tidak akan menjadi bola liar karena pimpinan…
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Akhmad Baidowi menepis isu amendemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi…
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan MPR periode 2019-2024 akan mengkaji pemikiran amendemen UUD secara lebih mendalam.
Prabowo Subianto disebut setuju dengan pimpinan MPR untuk melakukan Amendemen UUD 1945.
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah memastikan bahwa amendemen terbatas UUD hanya untuk haluan negara
Selain membahas soal amendemen UUD NRI 1945, pimpinan MPR RI juga menyampaikan sebuah undangan untuk Prabowo.
Saat bertemu Megawati, pimpinan MPR menyepakati ruang pembahasan amendemen terbatas UUD 1945 terbuka seluas-luasnya untuk masyarakat.
Politikus NasDem mengatakan persoalan amendemen UUD NRI 1945 itu bukan masalah setuju atau tidaknya tetapi masyarakat harus dilibatkan.
Partai Gerindra siap mengadang amendemen UUD 1945 jika tujuannya mengembalikan pemilihan presiden ke MPR.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 diamanatkan untuk melakukan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)…
Amendemen UUD 1945 harus disebutkan secara jelas pasal yang akan diubah, alasan perubahan pasal, dan bagaimana perumusan perubahan…
Perlu melihat sejauhmana pelaksanaan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. UUD NRI Tahun 1945 menjadi living constitution…
PKB akan membentuk tim pengkajian untuk merespons isu rencana amendemen terbatas UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN yang…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, perlu penyesuaian terbatas terhadap UUD 1945 hasil amendemen, sebelum mengaktifkan GBHN.
Pidato pada Peringatan Hari Konstitusi, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, masih terdapat ruang kosong dalam konstitusi di saat…
JPNN.com 
