Zuan Arif Fakrulloh menilai, pengumuman ketersediaan blangko E-kTP penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pendistribusian blangko.
Zudan Arif Fakrulloh memilih tidak berpolemik terkait dengan dibatalkannya izin usaha PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh bergerak cepat menanggapi keluhan anggota Komisi II DPR Tubagus Ace Hasan Syadzili
Bagaimana menyediakan pemuka agama di daerah atau guru di sebuah sekolah, ketika penganut kepercayaan ada di situ.
Ada beberapa sebab gagal registrasi kartu SIM prabayar. Pertama, KK sudah tidak valid. Sebab, nomor KK bisa berubah…
Perusahaan subkontraktor penyedia perangkat lunak dan server proyek e-KTP telah menyerahkan username, kata kunci dan source code ke…
Kementerian Luar Negeri untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka akan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh WNI di luar…
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah menyatakan pembuatan e-KTP semestinya bisa selesai dalam waktu 14…
Kemendagri meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing daerah bersikap jujur terkait ketersediaan blangko e-KTP
Sejak Januari lalu Kemendagri telah dua kali melakukan pelelangan pengadaan blangko e-KTP.
Ada 1,2 juta penduduk melakukan perekaman E-KTP lebih dari satu kali.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan hingga saat ini tingkat perekaman e-KTP sudah mencapai 94,98 persen.
Di DKI Jakarta ada belasan ribu blanko e-KTP yang belum terpakai
Zudan Arief Fakrullah mengakui, sebagian blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang telah dicetak ternyata rusak.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah angkat suara terkait
Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Korps Aparatur Sipil Negara (ASN)…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat cakupan kepemilikan akta kelahiran saat ini baru mencapai 75 persen dari total jumlah…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pemerintah daerah menggunakan data kependudukan yang ada di kementerian pimpinan Tjahjo Kumolo itu
Direktur Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, perekaman data kependudukan untuk kartu tanda
Pemerintah berupaya memberantas praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan pengurusan identitas kependudukan. Salah satu caranya adalah memanfaatkan
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, proses
JPNN.com 
