Bebas Titik Api di Riau, RAPP Tak Bisa Sendiri
'Ada Pemantau Api Pulang Sendiri Bagai Merpati'

jpnn.com - JAKARTA -- PT Riau Andalan Puld & Paper ambil bagian dalam Indogreen Foresty Expo 2015. Dalam pameran yang digelar di Jakarta Covention Center (JCC) Senayan ini, mereka mengusung tema partisipasi menjaga keseimbangan alam, khususnya pemadaman titik api.
Api dan asap, dua 'bersaudara' yang bertahun-tahun terpaksa dinikmati masyarakat Riau. Presiden Direktur PT RAPP, Toni Wenas menegaskan, kegelisahaan masyarakat ini mesti diatasi bersama.
''Harus ada sinergisitas. Kami tak bisa sendiri,'' katanya pada Pekanbaru Pos (JPNN Grup), Rabu (15/4) ditemui di acara pameran.
Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, yang disusul asap, tak jarang pihak perusahaan sering dituding menjadi dalangnya. Padahal titik api tersebut, berasal bukan dari lahan yang dikelola perusahaan.
''Karena itu kami mengimbau masyarakat. Kalau mau buka lahan, jangan dibakar. Biar kami bantu alat berat saja,'' ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan agar terciptanya sinergisitas yang baik, PT RAPP kini punya program mewujudkan Fire Free Village atau desa bebas api.
Strategic Fire Manager RAPP, Craig Tribolet, menjelaskan program ini bentuk kerjasama perusahaan dan masyarakat, memerangi titik api secara cepat, murah dan mudah.
Caranya, di setiap desa ditempatkan satu personil yang direkrut perusahaan. Pihak perusahaan bersama masyarakat, akan segera turun tangan memadamkan titik api tersebut.
JAKARTA -- PT Riau Andalan Puld & Paper ambil bagian dalam Indogreen Foresty Expo 2015. Dalam pameran yang digelar di Jakarta Covention Center
- Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja
- Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Inisial L Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan
- Seusai Mengerjakan Soal Tes PPPK Tahap 2, Begini Pengakuan Bu Sri Peserta Tertua
- Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Janggal, KPK Bergerak
- Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Periksa Staf UGM hingga KPU RI
- Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Penyesuaian Kebijakan untuk Menguatkan Lembaga Penyiaran