DPR Ngadat, Politikus PPP Salahkan Pimpinan

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fadly Nurzal, menilai, tersendatnya kerja DPR setelah menjalani masa reses, disebabkan pimpinan DPR tidak menyikapi putusan pemerintah yang sudah mengesahkan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono.
"Habis reses, ternyata DPR tidak bisa langsung kerja karena terganggu konflik internal Golkar dan PPP. Kalau saja pimpinan DPR bersikap sama dengan putusan pemerintah yang telah mensahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono, pasti konflik itu tidak berimbas ke DPR," kata Fadly Nurzal, di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (26/3).
Mestinya, lanjut anggota Komisi II DPR ini, begitu PPP kubu Romahurmuziy dan Golkar kubu Agung Laksono disahkan pemerintah, pimpinan DPR langsung saja mengikutinya.
"Kalau pimpinan DPR mengambil posisi sama dengan pemerintah, dengan sendirinya kisruh internal partai politik tidak akan masuk ke DPR," ujarnya.
"Jadi, kondusif atau tidaknya kinerja Dewan sangat tergantung kepada pimpinan DPR," pungkasnya.(fas/jpnn
JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fadly Nurzal, menilai, tersendatnya kerja DPR setelah menjalani masa reses, disebabkan pimpinan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 33.000 Warga Gaza Terima Bantuan BAZNAS Lewat Program Padat Karya
- Puluhan Insan Pegadaian Ikuti Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi dari KPK
- Selama Triwulan I 2025, Bea Cukai Kudus Amankan 9,9 Juta Rokok Ilegal
- Kemiskinan Jatim Turun Signifikan, Kerja Nyata Khofifah Jadi Acuan Daerah Lain
- Kemenag Tetapkan Target Zakat Nasional Rp 51 Triliun dalam RKAT 2025
- Zarof Ricar Pernah Terima Rp 50 M Terkait Perkara Gula, Ini Pengakuannya