Honorer Bodong Jangan Lolos jadi PPPK, Berharap Instansi Ini jadi Benteng Terakhir

Honorer Bodong Jangan Lolos jadi PPPK, Berharap Instansi Ini jadi Benteng Terakhir
Para honorer menunggu pengesahan RUU ASN pada 3 Oktober 2023. UU 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah diundangkan. Ilustrasi Foto: Mesya/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang kembali bersuara mengenai dugaan adanya mafia honorer menjelang pengangkatan jutaan tenaga non-ASN menjadi PPPK.

Junimart mendesak seluruh Kantor Regional BKN untuk memverifikasi secara ketat seluruh pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes PPPK 2023.

Dia berharap BKN selaku Panselnas CASN jangan sampai kebobolan hingga ada honorer bodong lulus seleksi PPPK 2023.

Pasalnya, Junimart menduga ada mafia tenaga honorer yang mengambil kesempatan dalam penerimaan seleksi CPNS maupun PPPK.

Anggota Fraksi PDIP di DPR RI itu dengan tegas meminta pemerintah, termasuk masing-masing Kantor Regional BKN untuk melakukan verifikasi serta pengawasan ketat.

“Saya telah menyampaikan beberapa kali kepada Menteri PAN-RB supaya dilakukan investigasi audit, bekerja sama dengan BPKP. Kasus mafia tenaga honorer ini harus segera ditangani,” kata Junimart kepada Parlementaria, seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Regional VI BKN Medan, Jumat (1/12), dikutip dari situs resmi DPR RI.

“Laporan yang masuk bahwa tenaga honorer yang diajukan ke pusat ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansinya. Ini pun menjadi catatan untuk Kantor Regional BKN untuk bantu memverikasi serta mengawasi secara ketat jangan sampai terjadi hal seperti ini,” sambung Junimart.

Junimart mengatakan, para mafia tenaga honorer tu melancarkan aksinya seperti sebuah sindikat. Sehingga, hal ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas.

Jelang pengangkatan honorer jadi PPPK, masalah pendataan atau audit non-ASN kembali menjadi sorotan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News