Kemenlu Sulit Pantau WNI di Mesir
Minggu, 30 Januari 2011 – 05:50 WIB
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir. Sejak Jumat lalu (28/1) kontak dengan KBRI itu terputus. Kondisi tersebut agak mengkhawatirkan karena 6.045 warga Indonesia (WNI) berada di Mesir di tengah aksi unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Hosni Mubarak.
Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Tatang Razak mengatakan, pihaknya hingga saat ini tidak bisa berkomunikasi dengan KBRI melalui telepon. "Kami hanya bisa menggunakan layanan internet," ujar Tatang kemarin (29/1).
Baca Juga:
Menurut dia, kondisi ini sangat merugikan. Sebab, Kemenlu tidak bisa memantau secara penuh dan optimal keberadaan WNI di Mesir. Informasi terbaru yang didapat Kemenlu sebelum putusnya komunikasi itu menyebut bahwa sekitar 20-an TKI yang bekerja di Mesir berada di KBRI. Mereka diamankan karena kendala perizinan. "Bukan karena aksi unjuk rasa yang terus memanas," tutur Tatang.
Diplomat yang pernah bertugas di KBRI Kuala Lumpur tersebut mengatakan, pihaknya selama dua hari ini belum mendapatkan update kondisi terbaru WNI. Misalnya, apakah sudah ada proses evakuasi WNI atau belum, Kemenlu belum tahu. Tatang hanya menyebut, kepastian proses evakuasi perlu mendapat persetujuan dari Kemenlu dan didasari pertimbangan matang. "Untuk kasus tertentu yang benar-benar mendesak, bisa langsung dievakuasi ke kedutaan," terangnya.
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir.
BERITA TERKAIT
- PM Singapura Akui Jasa Besar Presiden Jokowi Bagi Kawasan
- Israel Bebas Membantai di Gaza, Negara-Negara Arab Pertanyakan Fungsi PBB
- Jepang Lanjutkan Pembuangan Limbah Nuklir ke Laut, Kekhawatiran Global Muncul
- DPR Dorong Pemerintah Perkuat Diplomasi untuk Perdamaian di Timteng
- Militer Israel Klaim Bunuh Pentolan Jamaah Islamiyah Lebanon
- 1.119 WNI Berhasil Direpatriasi dari Kawasan Berbahaya Sepanjang 2023