Konon Jabar Tak Bisa Lepas dari Honorer, Jumlahnya Tertinggi se-Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Forum Tenaga Administrasi Honorer Sekolah Negeri (FTA-HSN) Jawa Barat mencari keadilan.
Dipimpin Ketua FTA-HSN Dian Komala Dewi, belasan honorer mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar.
Dalam audiensi tersebut, Dian mengungkapkan ada beberapa poin yang dibahas bersama BKD. Intinya adalah mengenai status kepegawaian tenaga administrasi sekolah honorer dan pendataan non-ASN di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
"Kami menanyakan proses pengangkatan PPPK untuk formasi tenaga kependidikan (tendik) terutama tenaga administrasi sekolah," kata Dian kepada JPNN.com, Rabu (19/10).
Dia mengungkapkan dalam pertemuan tersebut BKD Jabar menyampaikan dalam rekrutmen PPPK 2022 hanya difokuskan kepada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
Untuk tenaga administrasi sekolah honorer bisa mengikuti seleksi PPPK selama ada regulasi dan tersedia formasi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan instansi.
"BKD juga menegaskan tidak ada pengangkatan PPPK tanpa tes atau seleksi," ucapnya.
Dalam proses pendataan non-ASN, ujar Dian, BKD menegaskan tidak ada keputusan dari pusat untuk mengangkat honorer menjadi PNS maupun PPPK.
Ketua Tenaga Administrasi mengungkapkan provinsi Jabar tidak bisa lepas dari honorer
- Sudah Ada yang Masuk Daftar Hitam, Tak Bisa Daftar CPNS & PPPK
- Pelantikan CPNS dan PPPK 2024 Tertunda, Ternyata Inilah Kendalanya
- 2 Kabar Gembira untuk CPNS dan PPPK 2024
- Gerakan Rakyat Gandeng BEM UIN Jakarta dan Unindra Bahas Revisi UU ASN
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS
- Khusus Honorer Ini Tetap Bekerja Meski Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah