Ngotot Kawal Sendiri APBD, Ahok Dianggap Paranoid
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama panen kecaman karena rencananya menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pria yang akrab disapa Ahok dinilai sudah kebablasan dalam bertindak.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menilai, alasan Ahok ogah cuti kampanye lantaran ingin mengawal proses penyusunan APBD DKI 2017 sebagai suatu kekonyolan. ”Ini bagi saya konyol dan mengada-ada dengan alasan mengawal APBD,” cetus Arteria dalam pesannya kepada INDOPOS, Kamis (4/8).
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, ketentuan UU Pilkada berlaku untuk semua calon di seluruh daerah, bukan dirancang khusus untuk menjegal Ahok. Selain itu, UU Pilkada disusun melalui pendalaman untuk memenuhi rasa keadilan bagi para peserta.
Arteria mengaku heran lantaran Ahok terus-terusan bersikap curiga terhadap institusi negara dan anak buahnya sendiri. Bahkan, Arteria menilai rasa curiga Ahok kali ini sudah sangat berlebihan. "Kok paranoid amat ya sehingga APBD harus dia yang kawal sendiri,” ucap anak buah Megawati Soekarnoputri ini.
Seperti diketahui, Ahok ngotot tidak mau cuti demi mencegah pembahasan APBD DKI 2017 didominasi DPRD. Dia mengaku khawatir anak buahnya di Pemprov DKI tidak mampu menghadapi tekanan dewan saat pembahasan.
"Ada berapa orang yang berani lawan kalau oknum DPRD macam-macam. Ada berapa banyak PNS yang berani lawan? Karena mereka juga (berpikir) ngapain korbanin karir mereka," ujar Ahok kepada wartawan beberapa waktu lalu. (dli/dil/jpnn)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama panen kecaman karena rencananya menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pria yang akrab
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sudaryono Kandidat Terkuat Pilgub Jateng, Pakar: Dia Paling Siap
- Terima Putusan MK, Partai Buruh Dukung Program Prabowo-Gibran
- Dambakan Keselarasan dengan Pusat, Petani Jateng Dukung Sudaryono Jadi Gubernur
- Bey Machmudin tidak Akan Maju jadi Cagub Jabar 2024
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?