Pimpinan Honorer K2: Ada Pilkada, PPPK Ketakutan

jpnn.com, JAKARTA - Para honorer K2 yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) merasa terjepit di masa kampanye Pilkada 2020 saat ini.

Di satu sisi mereka harus bersikap netral, tidak berpihak ke salah satu pasangan calon.

Di sisi lain ada ketergantungan dengan kepala daerah demi mendapatkan SK PPPK.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin mengungkapkan, posisi aparatur sipil negara (ASN) memang rentan dijadikan alat politik. Apalagi PPPK yang statusnya kontrak. 

Kalau tidak mendukung, terutama kepala paslon kuat, bisa saja SK PPPK tidak diberikan saat pasangan itu terpilih dan resmi menjadi kepala daerah-wakil kepala daerah.

Kemungkinan ini sangat ditakutkan honorer K2 yang lulus PPPK.

Mengingat sampai akhir Oktober belum juga ada tanda-tanda pemberkasan NIP PPPK.

"Saya menyerukan kepada rekan-rekan koordinator daerah PHK2I Jawa Tengah untuk tetap fokus pada upaya realisasi SK PPPK saja," kata Saifudin kepada JPNN.com, Minggu (25/10).