Saya Kecewa Berat di Riau

Saya berikan beberapa contoh saja ya, di Kecamatan Rupat, misalnya tahun 2013, tercatat kerugian akibat Karlahut senilai Rp 388 miliar. Lalu di Kecamatan Bukit Batu, Rp 578 miliar. Keduanya di Bengkalis.  Kok sekarang mau diulangi?
 
Contoh lain di tahun 2014, di kecamatan Sungai Apit, kabupaten Siak, kerugian mencapai Rp 839 miliar. Kemudian di Bukit batu terulang lagi dan kerugiannya mencapai Rp 352 miliar.
 
Angka-angka ini kita dapat dari kajian ilmuwan. Ini baru gambaran kecil saja. Jadi bisa dilihat betapa ruginya rakyat, daerah dan Negara.
 
Apakah Ibu Menteri punya target kerja untuk Riau?

Kok target saya? Soal Riau inikan malah target dan perintah langsung Presiden RI. Beliau memberi arahan langsung, bahwa tidak boleh ada lagi rakyat yang jadi korban Karlahut dan asap.
 
Maka sumber masalahnya harus dibuang, kebijakannya dikelola dengan baik, masyarakat dan perusahaan dilibatkan. Terutama menjaga lahan gambut dan menekan kebiasaan masyarakat membakar lahan. Kita harus mengedepankan juga kearifan lokal.
 
Lagi pula kalau bicara Provinsi dan wilayah,  itu wilayah dan masyarakat ada penanggung jawabnya juga yaitu Gubernur dan para Bupati/Walikota. Mengapa kita tidak bisa melihatnya sebagai satu kesatuan sistem, dimana seluruh wilayah dan masyarakat itu, merupakan  tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah.

Langkah-langkah konkritnya seperti apa?

Harus dilakukan kontrol menyeluruh terutama pada lahan-lahan kritis. Regulasi lahannya juga harus disempurnakan, untuk mengantisipasi kerawanan Karlahut. Contohnya, soal dibolehkan membakar dua hektar lahan. Kebijakan ini harus disempurnakan biar tidak disalahgunakan.
 
Selain itu harus ada insentif ekonomi bagi masyarakat, apabila ia membuka lahan tanpa membakar.
 
Dan yang terpenting adalah penegakan hukum. Ini lebih ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang merugikan rakyat. Jangan sampai perusahaan dibiarkan memanfaatkan rakyat dan menjadikan rakyat korban. Makanya Pak Dirjen penegakan hukum Kementerian LHK, yang baru saja dilantik, saya minta berkantor lama di Riau.
 
Perusahaan di Riau ini mayoritas berskala besar. Kalau ada oknum perusahaan nakal, apakah Ibu Menteri tidak takut? Terutama dalam hal penegakan hukum.

Saat rakyat terus berulang jadi korban, negara tidak ada lagi kompromi. Perusahaan nakal pasti akan kita tindak dan seret ke meja hukum.

Apakah pernah mendapat ancaman selama menjadi Men-LHK?

Ancaman langsung tidak ada. Tapi kalau yang nelpon bilang 'lahan ini dijaga belasan Jenderal', itu pernah. Tapi tidak ada alasan saya takut perangi mafia di Riau, yang sengaja membakar lahan dan menyebabkan bencana asap. Karena saya sangat sedih sekali, sudah banyak rakyat menjadi korban.

Arahan Ibu pada perusahaan-perusahaan di Riau seperti apa?