SBY Bersuara soal KPK

JAKARTA - Akhirnya, Presiden susilo Bambang Yudhoyono buka suara soal ditetapkannya dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan kewenangan. Presiden justru khawatir KPK dengan dua pimpinan KPK yang tersisa, agenda pemberantasan korupsi bakal terganggu.

Menurut SBY, pihaknya sedang mencari format konstruksi hukum agar kekosongan pimpinan lembaga antikorupsi itu bisa diatasi, demi agenda pemberantasan korupsi. “Saya akan konsultasi dengan pimpinan DPR, MA, dan MK. Kita prihatin karena tiga dari lima pimpinan KPK menjalani proses hukum. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena saya khawatir agenda pemberantasan korupsi oleh KPK bisa terganggu. Bagi saya mekanisme hukum harus tetap dilakukan, bagi yang bersalah ya dihukum, bagi yang tidak terbukti harus dibebaskan,” beber SBY di kantor Presiden, Rabu (16/9).

Meski demikian SBY meminta KPK tetap gencar dalam pemberantasan korupsi seperti dikenal selama ini, meski tiga pimpinannya sedang mengalami proses hukum. Seperti diketahui, saat ini pimpinan KPK yang tersisa tinggal Haryono Umar dan Muhammad Jassin. Sementara tiga pimpinan, Antasari Azhar terjerat kasus dugaan pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, sedangkan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah diduga menyalahgunakan wewenang terkait penanganan kasus dugaan korupsi Bos PT Massaro, Anggoro Widjojo.

“Meskipun saya tidak bisa campur tangan secara hukum. Saya berharap agenda pemberantasan korupsi tidak terpengaruh. Bisa saja ada anggota KPK, kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan atau siapa pun mendapat masalah. Tetapi lembaganya tidak boleh bermasalah, harus terus menjalankan tugas dan fungsinya. Kita tidak ingin ada persoalan semacam ini digiring ke ranah politik. Masyarakat perlu mengetahui duduk perkara tersebut seterang-terangnya.”