Tunjangan Profesor tak Publikasi Internasional Dipotong 25%

Tunjangan Profesor tak Publikasi Internasional Dipotong 25%
Dirjen Sumber Daya Iptek Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti. Foto: Humas Kemenristekdikti for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sanksi penghentian pembayaran tunjangan kehormatan untuk guru besar atau profesor yang belum menjalankan kewajiban menulis publikasi internasional, tidak diterapkan secara maksimal.

Ketentuan kewajiban menulis publikasi internasional itu merujuk pada Permenristekdikti 20/2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Terkait ketentuan tersebut, beredar dokumen petunjuk teknis (juknis) implementasi Permenristekdikti 20/2017.

Diantara yang diatur di dalam juknis tersebut adalah, pemberhentian sementara pembayaran tunjangan itu tidak dilakukan secara penuh.

Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan kerhomatan sebesar 25 persen dari tunjangan yang diterima setiap bulan.

Ketentuan potongan 25 persen itu juga berlaku untuk pembayaran tunjangan profesi dosen berpangkat lektor kepala yang tidak menulis publikasi.

Dengan klausul tersebut, maka sanksi untuk profesor maupun dosen lektor kepala yang tidak menjalankan kewajiban publikasi tidak terlalu berat.

Dirjen Sumber Daya Iptek-Dikti Kemenritekdikti Ali Ghufron Mukti belum bersedia komentar banyak terkait sanksi yang cukup ringan itu. ’’Dapat dari mana itu (juknis Permenristekdikti, red),’’ katanya saat dicoba dikonfirmasi, Jumat (23/2).

Tunjangan kerhomatan profesor hanya dipotong sebesar 25 persen jika mereka tidak menjalankan kewajiban menulis publikasi internasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News